beritaangin.com – KPK mempertimbangkan menerapkan status buron terhadap tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR, Setya Novanto. Golkar punya sikap terkait hal ini.
“Itu kami serahkan kepada mekanisme organisasi dan kepada hukum dan kepada lawyer-nya,” ujar Ketua Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Ketua KPK: Kita Kerja Sama dengan Polisi Cari Setya Novanto
Robert mengklaim status DPO Novanto, andai kata jadi disematkan KPK, tak membuat Golkar goyang. Menurut Robert, Golkar merupakan partai yang spesial.
“Oh tidak (masalah), Golkar ini bukan seperti partai lain yang figur satu orang satu orang. Jadi, Golkar itu banyak figurnya,” ucap Robert.
“Yang demokrasi itu Golkar karena pemilih sampai tingkat kelurahan pun dipilih, kecamatan dipilih, tingkat satu dipilih, tingkat dua pun dipilih. Kalau yang lain kan ndak, tunjuk-tunjuk aja. Jadi demokrasi yang ada di Golkar,” imbuh dia.
KPK memberi batas waktu kepada Novanto untuk menyerahkan diri sampai malam ini. Golkar memilih menyerahkan proses hukum Novanto sepenuhnya kepada KPK. Golkar, kata Robert, solid dalam berorganisasi.
“Kami tidak bisa campur, itu mekanisme hukum. Kami serahkan kepada hukum aturan yang berlaku, gitu,” sebut dia.
“Tidak terpengaruh, solid. Tingkat satu solid semua, bahkan jalan. Buktinya kemarin dua tahun yang ribut-ribut jalan, pilkada jalan. Terakhir masih goyang-goyang dikit pilkada masih 60 persen. Jadi nggak terpengaruh,” tutur dia.
KPK secara persuasif meminta Ketua DPR Setya Novanto kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik KPK. Novanto ditunggu sampai malam ini. Jika tidak, ada langkah lebih jauh.
Jika sampai malam ini Novanto tak datang, KPK akan langsung menggelar rapat untuk membahas status daftar pencarian orang (DPO) untuk Novanto. Dengan begitu, Novanto akan dicari ‘ramai-ramai’ oleh KPK dan polisi.
Jika Tak Muncul di KPK Sampai Malam Ini, Novanto Bakal Jadi DPO
“DPO itu yang masih dalam proses, kami menunggu jeda yang cukup. Sesuai dengan KUHAP. Jika tidak datang, DPO bisa dikeluarkan dengan berkoordinasi dengan Polri,” kata jubir KPK Febri Diansyah.
