Beritaangin.com – Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bukti tambahan seusai sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Bukti tersebut diperlihatkan langsung kepada hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar.
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, bukti tambahan itu berupa dokumen, surat, juga rekaman.
“Kemudian data tentang pembicaraan ataupun transkrip antara pihak-pihak yang bermasalah,” ujar Setiadi usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).
Dalam rekaman itu, kata Setiadi, diketahui peran-peran pihak terkait, termasuk Novanto, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Namun, Setiadi enggan menyebut pihak yang dimaksud.
Rencananya, besok KPK akan membawa ahli hukum untuk didengar keterangannya dalam sidang. Setiadi masih merahasiakan apakah rekaman itu juga akan diputar dalam sidang besok.
“Kita lihat nanti ya,” kata Setiadi.
Dengan demikian, jumlah bukti berupa dokumen fisik dan elektronik yang diajukan KPK sebanyak 260 buah.
Setiadi memastikan kuantitas bukti akan sebanding dengan kualitasnya untuk membuktikan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka sah secara hukum.
“Tentunya hakim bisa mengambil suatu kesimpulan, pendapat untuk dua atau tiga hari yang akan datang,” kata Setiadi.
Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.
Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.
Sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.
Selain itu, ia diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.
