Beritaangin.com – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menahan diri dan tidak menyampaikan informasi yang meresahkan bagi masyarakat.
Hal itu diutarakan Hasto menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.
“PDI-P berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan.
Informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban,” kata Hasto di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Karenanya, Hasto pun menyayangkan sikap Panglima tersebut. Padahal seharusnya Panglima bisa lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada.
“Kita ini negara hukum yang punya aturan. Saya yakin bapak Panglima bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beliau sebut. Sehingga tanpa perlu harus disampaikan kepada publik beliau bisa langsung sampaikan informasi,” kata dia.
Ke depan, Hasto juga berharap, jika ada informasi-informasi sifatnya penting untuk dilakukan klarifikasi. Maka baiknya check and recheck Informasi tersebut perlu dilakukan terlebih dulu.
“Kami berharap menjadi pemimpin kalau ada hal-hal yang penting dan strategis seperi itu kan bisa dilakukan klarifikasi.
Tugas pemimpin menyatukan, memberikan arah dan pernyataan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversi,” tutup Hasto.
Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata ke Indonesia secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut.
“Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat,” kata dia.
Namun pernyataan Panglima itu dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto yang menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru.
Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.
BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.
