Beritaangin.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menyindir pemerintah provinsi yang dapat menerbitkan izin reklamasi secara cepat. Bahkan dia menyebut izin tersebut bisa cepat diberikan saat gubernurnya sedang naik haji.
Sementara, perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurutnya lebih lama dikeluarkan.
“Ada izin yang luar biasa cepatnya bisa secepat kilat seperti reklamasi. Gubernurnya lagi naik haji pulang-pulang (izin) reklamasinya sudah diturunin. Luar biasa. Tapi kalau (izin) UMKM, Gubernur sudah ganti belum dikasih juga izinnya,” kata Sandiaga di Morningville Cafe, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2017).
Namun dia tidak menyebutkan siapa gubernur yang sedang naik haji tersebut. Dia hanya tersenyum ketika ditanya gubernur yang dimaksud. Ia lalu menjelaskan kemudahan perizinan harus diberikan dengan adil.
“Saya rasa kita Jakarta mampu menghadirkan regulasi yang ramah buat para UMKM. Jangan bedakan perizinan yang besar dan kecil. Keluhan di bawah lama, dan keluhan di atas bisa cepat sekali. Tapi pemilik UMKM contoh Esscape Cafe di Dharmawangsa makan waktu 2 tahun.
Ini yang warga Jakarta menginginkan ada kesetaran. Kalau pengusaha besar izinnya mudah bisa keluar maha dahsyat secepat kilat kenapa UMKM enggak bisa cepat. Ini jadi tantangan kita,” paparnya.
Sandi bicara soal perizininan ini saat meresmikan OK OCE untuk mendorong konsep Jakarta Coffee Capital. Dia ingin mempermudah para pengusaha kopi UMKM untuk mendapatkan izin mendirikan usaha di Jakarta.
“Jakarta punya market yang besar. Menunjukan kuncinya bagi Pemprov adalah perizinan. Banyak yang mengeluh di sini kalau buka usaha di Jakarta susah banget. Susah banget perizinannya,” ucapnya.
Sandi mengatakan dia akan mempermudah perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM di bawah program OK OCE-nya. Menurutnya jangan sampai kemudahan berusaha tidak adil bagi masyarakat kecil dan malah berpihak pada pengusaha besar.
“Kita di bawah OK OCE akan melahirkan sebuah rezim baru yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Izinnya dipermudah, jangan izinnya mudah hanya bagi pengusaha pengusaha besar. Kalau pengusaha yang mulus bisa keluar izin setengah hari,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan akan mencabut moratorium atau sanksi administrasi Pulau C dan D. SK pencabutan moratorium itu akan dibuat dalam waktu dekat.
“Ya SK-nya lagi dibuat, kita bikin. Minggu ini,” kata Siti di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).
Para pengembang ini, menurutnya, telah menyelesaikan 11 poin dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) selama 14 bulan. Salah satunya persyaratan izin amdal.
“Kita minta ubah amdal, mereka sudah ubah. Bagaimana cara ubahnya, lihat KLHS, lihat integrasi sosial, lihat segala macam dampak, kajian dampaknya secara detail sampai 45 halaman itu sudah dibahas,” kata Siti.
