beritaenak.com – Rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR dengan KPK pada Senin (11/9) kemarin terasa mirip dengan panitia khusus (pansus) angket DPR terhadap KPK. Bagaimana tidak, sejumlah anggota Komisi III DPR tergabung pula dalam pansus angket itu.
RDP ala Pansus Angket KPK ini terlihat dari personel yang ikut rapat. Rapat yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9) itu, diisi oleh banyak personel anggota Pansus Angket KPK di DPR. Sejumlah anggota pansus yang bukan anggota Komisi III DPR kemudian diperbantukan dari fraksinya.
Beberapa di antaranya yaitu Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI-P, Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar, Arteria Dahlan anggota Fraksi PDI-P, John Kenedy Azis dari Fraksi Golkar, Junimart Girsang dari Fraksi PDI-P, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, dan Arsul Sani dari Fraksi PPP, serta beberapa nama lainnya.
Tak hanya itu, pertanyaan yang diajukan dalam RDP tersebut juga seperti pertanyaan yang pernah diajukan oleh Pansus Angket ke KPK.
Seperti pertanyaan dari Masinton soal barang sitaan eks Bendum Partai Demokrat M Nazaruddin. Masinton bertanya terkait kesaksian Yulianis di Pansus Angket KPK.
“Karena kemarin penjelasan dari ketika kami memanggil saudari Yulianis, ada beberapa aset yang Direktur Keuangan Permai pada saat itu membeli, tapi kemudian diajukan gugatan dan kemudian sudah disita, dikalahkan pengadilan. KPK tidak kelihatan agresif untuk melakukan menjaga aset itu supaya tidak dikalahkan. Ini butuh penjelasan pimpinan, KPK nyantai saja menjelaskan,” kata Masinton saat RDP dengan KPK, Senin (11/9).
Masinton juga menanggapi penjelasan KPK soal aset koruptor yang disita. Dia menyinggung jumlah aset barang sitaan Nazaruddin.
“Ada sitaan sejumlah Rp 550 miliar, sangat besar. Ada tanah di Bekasi, ada rumah di Pejaten, ada ruko di Riau, ada rekening ratusan juta rupiah. Namun, saat rapat Rupbasan, Dirjen PAS Jabodetabek, dari Rp 550 miliar adanya cuma satu unit Vellfire yang terdaftar,” sebutnya.
Masinton meminta KPK menjelaskan terkait barang rampasan dan sitaan, termasuk soal aset Nazaruddin yang disita.
“Kami minta KPK sampaikan transparan, aset itu di bawah siapa, pengawasan siapa, agar kita semua tahu karena esensi dari pemberantasan korupsi kembalikan kerugian negara. Fungsi Rupbasan kontrol untuk penyidik, penuntutan, dan pengadilan. Rp 550 miliar aset Nazaruddin mohon dijelaskan. Lalu aset yang sempat disita apa saja,” tuturnya.
Sementara itu, Misbakhun meminta KPK memahami posisi dalam menangani perkara. Jika tugas selesai, sebaiknya KPK tak melakukan hal lain.
“Saya minta ini jadi disiplin organisasi, KPK tugasnya selesai di mana. Kalau mengurus tata kelola, kita harus sama. Barang rampasan ini banyak sekali titik lemahnya. Ini harus serius kita tangani,” ujar Misbakhun.
Tak hanya itu, anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil menyatakan KPK memang harus membenahi tata kelola barang rampasan. Jika tidak, ini akan membahayakan KPK sendiri.
“KPK barangkali punya terkait nanti Kemenkeu, bagaimana mengelola benda sitaan dan barang hasil rampasan terkait barang korupsi. Kalau tidak, kita curiga jangan-jangan ada barang dilego, macam-macamlah,” tutur Nasir.
Aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 24,5 miliar diserahkan KPK ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aset itu berupa gedung perkantoran hasil rampasan dari kasus Nazaruddin.
Gedung rampasan itu berada di Jalan Warung Buncit, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. beritaangin.com pernah menyambangi gedung itu pada 22 November 2016. Saat itu, KPK baru melakukan penyitaan terhadap gedung tersebut.
Sebelumnya, saat hadir di Pansus Angket KPK, Yulianis menyebut aset Nazaruddin sebanyak Rp 550 miliar tidak semuanya disita KPK. Beberapa aset Nazaruddin juga disebut Yulianis diubah kepemilikannya agar tidak disita.
