beritaangin.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menunda rapat konsultasi dengan seluruh fraksi untuk bahas nasib Setya Novanto yang kini ditahan KPK. Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan akan terus mencoba berkonsultasi ke seluruh fraksi guna membahas nasib Novanto dari kursi Ketua DPR.
“Ya kita mencoba untuk konsultasi ke fraksi-fraksi. (Untuk waktunya) mudah-mudahan dalam minggu depan itu,” ujar Sudding saat dihubungi, Kamis (23/11/2017).
Sudding menuturkan memang MKD sempat mengambil inisiasi untuk mengundang seluruh pimpinan fraksi. Ini untuk mendengar pendapat fraksi-fraksi dan dari hasil itu, MKD bisa merekomendasikan kepada Fraksi Golkar untuk pergantian ketua DPR.
Formappi Minta MKD Segera Sidangkan Kasus Novanto
“Memang kemarin kita mengambil inisiasi mencoba untuk mengundang seluruh pimpinan-pimpinan fraksi untuk mendengar pandangannya terkait dengan penahanan Setya Novanto oleh KPK sebagai ketua DPR posisinya. Apakah fraksi yang di DPR melihat bahwa dengan penahanan pak ketua ini akselerasi kinerja DPR bisa terganggu atau tidak,” jelas Sudding.
“Nah dari situ kan bisa MKD merekomendasikan kepada pimpinan Fraksi Golkar untuk segera dilakukan pergantian. Karena sesuai dengan pasal 87 UU MD3 dan di pasal 37 tata tertib memang ada ruang pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila ada 7 di situ,” sambung politikus Hanura itu.
Sudding menjelaskan ada beberapa cara yang membuat ketua DPR dapat diganti. Salah satunya yaitu melanggar sumpah dan janji jabatan.
Dorong Munaslub, Sejumlah DPD Golkar Menghadap ke JK Minta Dukungan
“Itu ada 7 misalnya pimpinan dewan tidak dapat tugasnya secara berkelanjutan atau kah berhalangan tetap selama tiga bulan, kedua ketika dia dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, ketiga ketika dia melanggar sumpah dan janji jabatan dan opsi keempat diganti oleh fraksinya dan masih ada opsi lain,” terang Sudding.
Hal tersebutlah yang menurutnya dapat dimanfaatkan dalam rapat konsultasi fraksi-fraksi. Karena kata Sudding, MKD dapat mengeluarkan rekomendasi kepada fraksi Golkar untuk dilakukan pergantian.
“Opsi inilah yang dapat dimanfaatkan sebenarnya ketika ada pandangan dari pimpinan fraksi dan MKD menindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi supaya dilakukan pergantian,” ucap dia.
Sikap MKD ini menyusul keputusan Partai Golkar yang masih mempertahankan Novanto sebagai ketua umum hingga selesai praperadilan. Golkar juga baru akan membahas posisi Novanto di DPR setelah gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi e-KTP itu diputus. Putusan praperadilan Novanto akan digelar minggu depan pada Kamis (30/11).
