Presiden Joko Widodo mengancam akan copot menteri yang tidak bekerja secara maksimal dalam mengejar target.
Menurut Jokowi, dalam menjalankan pemerintahan diperlukan target besar, seperti halnya program sertifikasi tanah yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Pada tahun ini target 5 juta sertifikat sedangkan tahun depan target naik jadi 7 juta sertifikat.
“Saya kerja selalu pakai target, kalau saya selalu besar. Kalau tidak tercapai, urusannya akan lain, bisa diganti, digeser, bisa dicopot dan lainnya,” kata Presiden di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Jokowi menjelaskan dari 126 juta bidang tanah yang ada saat ini, baru 46 juta bidang tanah telah disertifikasi.
Padahal, persoalan sertifikat menjadi penting bagi masyarakat dalam membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan sebagai jaminan.
Rakyat tidak bisa mendapatkan akses permodalan, karena tidak ada jaminan, di negara pun sertifikat adalah hak properti rakyat,” tutur Jokowi.
Jokowi mengatakan, perekonomian Indonesia pada tahun lalu sudah terbilang baik karena menduduki posisi ketiga setelah India dan Tiongkok yaitu di level 5,02 persen.
“Ekonomi dunia dalam posisi tidak baik, tapi negara kita pertumbuhan ekonomi 2016 diangka 5,02 persen, patut kita syukuri,” paparnya.
Pada saat ini pemerintah tengah menyiapkan 12,7 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program redistribusi aset, guna mencapai pemerataan ekonomi.
Presiden Joko Widodo mengatakan redistribusi aset bukan berarti membagi-bagi lahan kepada masyarakat, tetapi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah lahan tersebut menjadi produktif.
“Saya nggak mau, pemerintah hanya bagi-bagi kemudian tanah itu dijual lagi. Skemanya harus dibicarakan secara detail, misalnya sebuah koperasi pondok pesantren minta konsesi 20 ribu hertare kami akan siapkan, tapi untuk apa? Pemerintah harus tahu,” tutur Jokowi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, 12,7 juta hektare tersebut nantinya merupakan perhutanan sosial yang tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
“Perhutanan sosial itu tidak dibagikan sebagai kepemilikan, tapi mereka diberikan hak mengusahakannya beberapa tahun, misalnya 5 tahun. Ini belum diputuskan berapa tahun karena masih dipelajari,” ujar Darmin.
Dia mengatakan, jika yang mengelola tanah tersebut menghasilkan produk yang baik, dapat diperpanjang hingga beberapa tahun ke depan dan mengenai hasilnya 70 persen untuk petani, sisanya pemerintah.
“Prioritasnya (yang dapat lahan) ini adalah petani miskin, petani yang tidak punya lahan, atau punya lahan kecil kurang dari setengah hektare,” ucap Darmin.
