beritaangin.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto disebut turut serta dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
Menanggapi hal itu, kader Partai Golkar di Solo mengaku turut prihatin atas ditetapkannya Novanto menjadi tersangka. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surakarta, Taufiqurahman, mengajak berbagai pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku.
“Yang jelas, di dalam partai kan ada mekanismenya sendiri. Masalah jadi tersangka, saya pikir ini ada garis pemisah antara proses hukum dan proses demokrasi di dalam partai,” kata Taufiq saat ditemui di gedung DPRD Surakarta, Selasa (18/7/2017) siang.
Dia mengaku menyerahkan seluruh keputusan terkait status Setya Novanto di internal Partai Golkar kepada DPP. Sebagai kader yang berada di daerah, pihaknya harus tetap patuh terhadap keputusan pusat.
“(Setnov) tetap kita akui sebagai ketua umum. Kalau kita, siapapun ketuanya tetap akan kita junjung tinggi. Ya mudah-mudahan Pak Setya Novanto cepat keluar dari permasalahan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Surakarta, Maria Sri Sumarni, mengaku belum mendapatkan petunjuk dari DPP. Saat inipun dia belum mengambil langkah terkait hal tersebut.
“Kan mekanismenya nanti menunggu hasil pembahasan dari DPP. Kalau sudah ada hasil, nanti baru kita rapatkan di sini. Yang jelas kita akan mematuhi keputusan DPP,” ungkap perempuan yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Surakarta itu.
