Beritaangin.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan, mengalokasikan anggaran lebih pada sektor tersebut.
Hal ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.
“Memang (sejumlah pemerintah daerah) kalau itu harus didorong. Selatan Jawa, utara Jawa, Maluku Utara, Kepulauan Riau,” ujar Tjahjo saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017) siang.
Tjahjo menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti sudah sangat gencar dalam mewujudkan program Presiden itu.
Mulai dari penegakan hukum di laut dengan cara menenggelamkan kapal pencuri ikan, membangun sentra perikanan hingga memodernisasi alat-alat penangkap ikan milik nelayan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan juga mesti terintegerasi dengan program tersebut.
“Yang paling penting program pusat dan daerah itu terintegerasi. Pembangunan infrastrukturnya jalan. Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan juga. Jaring, cold storage, pemasarannya,” ujar Tjahjo.
Ia pun dalam setiap kesempatan bertemu kepala daerah mengingatkan agar pemerintah daerah itu terintegerasi dengan program pemerintah pusat.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengungkapkan kegelisahannya mengenai implementasi konsep Indonesia poros maritim dunia.
Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.
“Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa,” ujar Susi.
