beritaangin.com – KPK mendalami proses penunjukan vendor dalam proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101). Sebab dalam proses inilah diduga terjadinya penyalahgunaan wewenang.
“Penyidik mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses penunjukan pihak vendor dalam hal ini pembelian pengadaan helikopter tersebut. Ada proses-proses yang diduga unsur-unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017).
Pemeriksaan dilakukan terhadap anggota TNI. Sudah barang tentu KPK terlebih dulu harus mengantongi izin untuk pemeriksaan ini.
“Kita dalami Itu dari sejumlah anggota TNI dan juga pejabat Perwira di TNI. Kita melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan pihak POM TNI,” ujar Febri.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sejak kemarin. Hari ini, KPK memeriksa 5 orang di Mabes TNI Cilangkap.
Dalam kasus Helikopter AW 101, penyidik POM TNI menetapkan 5 tersangka. Tiga di antaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.
Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.
Sementara itu KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta. Irfan diduga meneken kontrak dengan AW (Augusta Westland), perusahaan join venture antara Westland Helikopter di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilai Rp 514 miliar. Namun dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU nilai kontraknya Rp 738 miliar sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
