Beritaangin.com – Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyiapkan daerah perbatasan menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, mengatakan salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah pembukaan atau pembangunan jalan di tiga kawasan perbatasan Indonesia, yakni Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.
Hingga saat ini, dari panjang jalan paralel perbatasan Kalimantan 1.920,1 km, yang sudah terbangun atau terbuka ada 1.619,2 km, sedangkan yang belum tembus atau terbuka ada 300,9 km.
Jalan perbatasan yang belum tembus tersebut di antaranya berada di Kalimantan Barat 107,3 km, Kalimantan Timur 76,5 km, dan Kalimantan Utara 116,9 km.
Sementara untuk jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur yang sudah ditingkatkan ada 151,1 km, dan yang belum ditingkatkan 25,1 km. Sedangkan di Papua, dari panjang jalan perbatasan 1.098,2 km, ada 882,6 km yang sudah terbuka, sementara 215,6 km di antaranya belum terbuka.
Diharapkan seluruh jalan di perbatasan tersebut bakal rampung pengerjaannya hingga 2019 mendatang.
“Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target,” kata Hadi dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
Hadi menjelaskan, kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Nasional.
Untuk itu, strategi pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan tidak semata-mata dilakukan dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat. Lebih dari itu, langkah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan Negara.
Infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya adalah puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Menurut Hadi, dengan adanya pembangunan infrastruktur social tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat d iperbatasan.
“Hingga tahun 2018, sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 di Jakarta, BNPP akan fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan, termasuk memaksimalkan tujuh PLBN yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR,” pungkas Hadi.
