beritaangin.com – Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani memandang pembentukan Densus Tipikor akan melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak hanya melemahkan, kehadiran Densus Tipikor juga berpotensi meniru kerja KPK ke depan.
“Pertama, saya masih omong bahwa rencana pembentukan Densus Tipikor itu berpotensi menduplikasi kerja KPK. Kemarin, saya omong itu berpotensi melemahkan KPK, makanya Gerindra nggak setuju,” kata Muzani di ruang Fraksi Gerindra, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Ia menilai langkah pembentukan Densus Tipikor ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan anggaran KPK. Dengan adanya pembentukan Densus Tipikor ini, pembagian anggaran dipastikan lebih besar untuk Densus Tipikor.
“Itu berbahaya. Bayangkan, sementara anggaran KPK lebih rendah, anggaran Densus lebih gede, kan nggak enak juga. Jadi, menurut saya, sebaiknya rencana pembentukan densus ini ditunda saja,” ujar Muzani.
Gerindra juga menanggapi langkah pemerintah menolak Densus Tipikor. Ia menyebut partainya tetap mendukung KPK untuk menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan fungsinya.
“Hari ini kami mendengar penolakan pemerintah, itu sangat baik. Saya kira kita harus bersama-sama mendorong KPK untuk menjalankan fungsi tupoksinya sesuai dengan UU yang dimiliki, agar KPK bisa lebih maksimal lagi untuk bekerja,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah meminta pembentukan Densus Tipikor ditunda. Menurut pemerintah, perlu ada kajian lebih lanjut terkait pembentukan densus tersebut.
“Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
