Beritaangin.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wajar adanya kenaikan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018.
Menurut dia, anggaran DPR saat ini justru terbilang yang paling kecil jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, hanya sekitar 0,34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Di negara-negara berkembang lainnya, kata dia, anggaran parlemennya cenderung besar.
“Jadi dengan 0,34 persen itu saya kira masih hal yang sangat wajar,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Adapun pada tahun sebelumnya DPR mendapatkan anggaran Rp 4,26 triliun. Menurut Fadli, anggaran tersebut merupakan hasil pemotongan. Ia berharap tak ada lagi pemotongan karena DPR juga perlu membenahi sejumlah hal.
Bahkan, ia berharap anggaran bisa independen dari eksekutif sehingga DPR bisa mengelolanya sendiri. Hal itu diperuntukkan membuat sejumlah hal, misalnya untuk perbaikan ruangan anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf.
Sebab, adanya penambahan tenaga ahli hingga staf administrasi yang membuat ruangan kerja anggota dewan menjadi semakin sempit.
“Jadi tidak mungkin bisa bekerja di ruangan yang terlalu padat dan sempit,” ujar dia.
Wacana lainnya adalah pemindahan perumahan anggota dewan dari tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata ke tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan di samping Kompleks Parlemen.
Fadli menilai hal itu akan baik jika dilakukan, karena dapat menekan anggaran yang dikeluarkan. Apalagi, biaya pemeliharaan rumah-rumah jabatan di Kalibata dinilai sangat mahal.
Di samping itu, anggota dewan juga tak memerlukan kendaraan untuk mencapai Kompleks Parlemen.
“Bisa lebih murah kalau dibangun di sini semacam apartemen tinggi, itu pernah kami diskusikan. Rumah susun-lah ya, yang layak tentu saja. Kan itu cuma dipinjamkan selama masa dinas,” ucap Politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.
Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.
Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.
