beritaangin.com – DPR akan membawa masalah krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar di Forum Parlemen Dunia. Pimpinan DPR pun akan menggelar rapat pimpinan hari ini untuk merumuskan rekomendasi sebagai sikap resmi dari DPR RI.
“Soal Myanmar itu hal yang sangat serius. Saat paripurna terakhir kebetulan saya mimpin, dari Fraksi PAN, PKS, Gerindra juga menyampaikan interupsi sangat keras,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam perbincangan, Senin (4/9/2017).
Sikap sejumlah fraksi dalam rapat paripurna itu dinilai Taufik sebagai representasi dari DPR sebagai aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya yang mendapat kekerasan dari militer Myanmar. DPR menyoroti banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan ini.
“Ini sudah menyangkut kejahatan kemanusiaan luar biasa. Kami akan rapim menindaklanjuti dari kawan-kawan faksi, termasuk rekomendasi agar Nobel (pimpinan Myanmar) Aung San Suu Kyi ditarik, dan meminta kepada pemerintah untuk bereaksi lebih keras lagi,” kata Taufik.
Bela Rohingya, PKB Tuntut Nobel Suu Kyi Dicabut
“Kita akan lakukan rapim hari ini, menindaklanjuti sikap fraksi-fraksi kemudian kami akan konsultasi, rapat dengan pimpinan fraksi. Nantinya akan kita jadikan sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR,” tambah politikus PAN itu.
Taufik memastikan permintaan agar penghargaan Nobel perdamaian Suu Kyi dicabut akan menjadi salah satu rekomendasi resmi dari DPR. Suu Kyi dinilai gagal dengan melakukan pembiaran yang terjadi di Rakhine.
“Akan kami bahas. Itu adalah sikap fraksi-fraksi. Karena rapar paripurna adalah forum tertinggi DPR, kita akan tarik sebagai rekomendasi remis DPR,” kata Taufik.
Rekomendasi itu nantinya juga akan dibawa dalam acara World Parliamentary Forum yang akan digelar di Bali pada Rabu (6/9) mendatang. Indonesia akan menyuarakan solidaritas untuk etnis Rohingya.
“Rabu DPR akan terbang ke Bali untuk World Parliamentary Forum, diikuti 47 negara. Termasuk Myanmar juga hadir. Di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk bawa rekomendasi DPR yang diawali dari sikap fraksi di rapat paripurna itu,” terang dia.
“Karena ini hal yang serius, karena di Rakhine sudah mengarah ke genosid,” sambung Taufik.
Presiden Joko Widodo pun sudah mengambil sikap resmi terkait kekerasan yang dialami etnis Rohingya. Dia pun mengirim Menlu RI Retno Marsudi ke Myanmar untuk meminta agar krisis kemanusiaan di Rakhine segera dihentikan.
“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman,” tegas Jokowi, Minggu (3/9).
“Menlu telah berangkat ke Myanmar utk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan,” imbuhnya.
