beritaangin.com – Mulai 1 Agustus, RSUD Brebes menghentikan Jamkesda bagi masyarakat miskin karena anggaran Pemkab Brebes di tahun 2017 telah habis. Bupati Brebes, Idza Priyanti, menuding para pemalsu surat miskin telah menguras anggaran Jamkesda hingga membengkak.
Bupati menjelaskan, anggaran Rp 2 miliar bila dikelola secara benar akan bisa membantu warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS melalui program PBI (Program Bantuan Iuran). Namun pada kenyataannya, anggaran itu habis dan bahkan membengkak.
Diakuinya selama ini prosedur mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sangatlah mudah. Akibatnya SKTM ini disalahgunakan oleh mereka yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
“Kalau untuk mendapatkan dana Jamkesda saat sakit, mereka menggunakan SKTM padahal orang kaya, jadi yang benar-benar miskin tidak kebagian,” ujar kepada wartawan, Kamis (3/8/2017).
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak awal Agustus 2017, RSUD Brebes menghentikan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Penghentian layanan ini menyusul habisnya anggaran Pemkab Brebes di tahun 2017. Akibatnya, pemerintah tidak bisa membayar tagihan RSUD bagi pembiayaan pasien miskin.
Pemkab Kehabisan Anggaran, RSUD Brebes Hentikan Layanan Jamkesda
Penghentian pelayanan ini tertuang dalam surat internal Nomor 445/ 5091.A/2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangai Direktur RSUD Brebes, Oo Suprana.
RSUD tidak ingin menanggung beban hutang di beberapa perusahann farmasi. Klaim layanan Jamkesda yang telah diajukan ke Pemkab Brebes dari Januari hingga Juni mencapai Rp 5,3 miliar lebih. Khusus klaim bulan Juli setelah dilakukan rekapitulasi mencapai Rp 814 juta. Total klaim untuk mengganti pengobatan melalui Jamkesda sebesar Rp 6,2 miliar.
Padahal anggaran untuk program Jamkesda tahun 2017 sebanyak Rp 2 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Namun pada kenyataannya, jumlah pasien yang ditanggung melebihi batas yang dianggarkan.
Lebih lanjut, Bupati Idza menegaskan bahwa Pemkab akan lebih selektif dalam memberikan bantuan Jamkesda tersebut, termasuk melakukan verifikasi faktual terhadap warga yang mengajukan SKTM.
“Meski anggaran habis, saya memerintahkan agar RSUD tetap melayani jika memang pasien itu benar-benar tidak mampu,” tegasnya.
