beritaangin.com – Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah harus hati-hati menggunakan dana haji.
Sebab, dana itu milik umat, bukan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
“Jadi harus hati-hati penggunaannya,” tegas Ujang dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Dia mengatakan, Indonesia masih kalah dari Malaysia dalam penggunaan dana haji.
Menurut dia, Malaysia sudah sejak lama menggunakan dana untuk infrastruktur haji.
Seperti pembangunan asrama haji di Arab Saudi dan lainnya. Sedangkan Indonesia, sampai saat ini belum mampu menyediakan infrastruktur untuk masyarakat atau jemaah haji di Arab Saudi.
“Indonesia belum sanggup membangun hotel, apartemen, asrama baik itu di dekat Masjidil Haram (Mekah) dan (Masjid Nabawi) Madinah,” katanya.
Menurut dia, sampai saat ini penginapan jemaah asal Indonesia sangat jauh dari Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di Madinah.
“Beda dengan Malasyia. Mereka dekat dengan Masjidil Haram maupun Nabawi,” tegasnya.
Dia mendorong penggunaan dana haji dilakukan secara bertanggung jawab. Lebih baik dana itu digunakan untuk infrastruktur haji.
“Malaysia saja sudah bisa, pihak swatsa Indonesia saja bisa bangun hotel di sana, kenapa pemerintah tidak bisa,” ujarnya.
Nah, dia mengatakan, kalau saja Presiden Joko Widodo bisa melakukan pembangunan hotel, apartemen atau asrama di Mekah dan Madinah, maka akan dicintai umat Islam.
“Kalau Pak Jokowi hati-hati menggunakan dana umat dan menggunakan untuk infrastruktur di sana, justru itu akan mendekatkan dia dengan umat Islam,” katanya.
Menurut dia, ini merupakan kajiannya secara politik. Apalagi, selama ini pemerintah dianggap tidak pro kepada umat Islam.
Ditambah ada anggapan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
“Kalau nanti misalnya bisa dilakukan sungguh luar biasa maka akan menarik (simpati) umat Islam yang tidak setuju dengan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
