Beritaangin.com – Partai Demokrat menyerahkan draf revisi Undang-undang Ormas kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR Didik Mukriyanto, serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyerahkan draf tersebut kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
“Untuk itu kedatangan kami sesuai dengan mekanisme dan aturan Undang-undang MD3, kami ingin menyerahkan beberapa berkas dan naskah akademik terkait usulan inisiatif anggota DPR dalam hal ini anggota Partai Demokrat (terkait Perppu Ormas),” kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Ia mengatakan, hal ini merupakan komitmen Demokrat untuk menjamin kebebasan berserikat yang menjadi hak bagi warga negara.
Ibas berharap mekanisme revisi Undang-undang Ormas di DPR bisa berjalan tepat sehingga cepat selesai.
Sementara itu, Agus mengatakan DPR akan memprosesnya melalui berbagai mekanisme sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna.
“Sebagai pertimbangan baru dilaksanakan rapat pimpinan, lalu agendanya bamus (badan musyawarah) lalu tindak lanjut sehingga rentetan sesuai peraturan undang-undang,” kata Agus.
Sebelumnya Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas revisi Undang-undang Ormas.
Setelah itu, SBY menggelar rapat internal bersama jajaran pengurus Demokrat untuk membahas draf revisi Undang-undang Ormas.
Perppu Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.
Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang, yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat dan Hanura.
Namun Fraksi PPP, PKB dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.
Sementara itu tiga fraksi lainnya, yakni PKS, PAN dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.
Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.
Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar.
Sebelumnya, pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.
Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran.
