beritaangin.com – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto, akan menghadapi sidang tuntutan hari ini. Mengacu pada surat dakwaan, surat tuntutan untuk keduanya akan ada dalam satu berkas.
Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017). Tuntutan dibacakan setelah dua terdakwa diperiksa dan lebih dari 100 saksi diperdengarkan keterangannya.
Irman merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sementara Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dirjen Dukcapil. Keduanya disebutkan telah siap untuk mendengarkan pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum.
“Kedua terdakwa siap mendengarkan tuntutan,” ujar salah satu pengacara kedua terdakwa, Soesilo Aribowo, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (21/6/2017).
Lebih lanjut, Soesilo menuturkan baik Irman maupun Sugiharto berharap pengajuan Justice Collaborator (JC) bisa dikabulkan.
“Harapannya semoga permohonan JC dikabulkan dan diadili dengan menggunakan Pasal 3 UU Tipikor,” jelasnya.
Irman dan Sugiharto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHPidana. Hukuman minimal untuk Pasal 2 ayat (1) adalah 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, sementara Pasal 3 hukuman minimalnya 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun.
Dalam surat dakwaan, jaksa pada KPK mendakwa Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.
Penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari proses anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Dalam perkara ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.
Dalam persidangan Irman menyatakan telah mengembalikan Rp 50 juta dan USD 300 ribu. Sementara itu terdakwa Sugiharto mengembalikan sebuah mobil Honda Jazz dan uang Rp 277 juta. Sugiharto juga membantah telah menerima USD 3.473.830 seperti yang ada dalam dakwaan.
