beritaangin.com – Ketua DPR Setya Novanto terbaring di rumah sakit sejak 11 September 2017. Tepat dengan jadwal pemeriksaan Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP di KPK.
Dari keterangan keluarga dan kolega, Novanto menderita penyakit jantung, vertigo sampai sinusitis. Hingga 29 September Novanto masih terbaring di rumah sakit. Kini dia dirawat di RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
Di tengah sang ketua umum Golkar ini sakit, rupanya ada upaya sejumlah pihak untuk melengserkan Novanto. Diam-diam, Golkar di bawah pimpinan ketua harian Nurdin Halid membentuk tim pengkajian.
Tim ini mulai dibentuk 13 September 2017, atau dua hari saat Novanto dinyatakan harus dirawat di RS karena penyakitnya. Tim Pengkajian dipimpin oleh Yorrys Raweyai. Hasilnya mengejutkan.
10 Hari bekerja, tim menyatakan elektabilitas Golkar merosot. Litbang Kompas menyatakan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, SMRC 9 persen, LSI 10 persen. Tim Pengkajian juga meneliti sebab akibat dari merosotnya elektabilitas Golkar.
“Kenapa sampai menurun, itu berbagai macam faktor ada pertama dukungan kepada Ahok, dampak dari Ahok 23 persen. Kemudian kedua penyelidikan e-KTP, tidak hanya khusus Novanto, dampaknya 49,7 persen,” jelas Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9) lalu.
Rekomendasi Tim Pengkajian pun keluar. Hasilnya, mereka meminta agar Novanto fokus pada kesehatan dan kasus hukumnya di KPK. Maka tim meminta agar Novanto nonaktif dari kursi ketua umum Golkar.
Keputusan ini sudah dibahas dalam rapat pleno Golkar awal pekan ini. Tugas Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan hasil tim pengkajian ini kepada Novanto yang tengah terbaling lemah di kasur rumah sakit.
Sementara itu, suara-suara miring kepada Novanto pun mulai berdenging di internal Golkar. Novanto didesak mundur, demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan jelang Pemilu 2019.
“Pertama tentu kembali kepada yang bersangkutan (Novanto), kalau mestinya sebagai kader yang baik, penyelamatan partai di atas segala-galanya, jadi itu pertama mundur adalah jalan yang terbaik,” kata politikus Golkar Ahmadi Noor Supit dihubungi terpisah.
“Kedua, dimundurkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Golkar dibutuhkan bangsa dan negara, ini partai besar, saya kira bisa melakukan upaya penyelamatan nonaktifkan, sangat bisa, caranya keputusan pleno menyelamatkan partai kalau kemudian menonaktifkan dibawa ke forum lebih tinggi, Rapimnas dilaporkan, kemudian menyepakati maka kesepakatan ketum dinyatakan berhalangan harus dimundurkan,” kata Supit yang juga mantan Timses Ade Komarudin melawan Setya Novanto di Munas Golkar 2016.
Upaya kudeta kepada Novanto ini tak mendapatkan persetujuan semua unsur DPP Golkar. Loyalis Novanto pun melawan. Menuding riset yang dilakukan oleh Tim Pengkajian akal-akalan saja. Bagaimana mungkin dalam 10 hari sudah dapat menyatakan bahwa elektabilitas Golkar merosot.
“Itu survei ujug-ujug dibikin, terus direkayasa hasilnya Plt ketum dan ini bertentangan dan asas prinsip di Golkar. Karena agenda rapat tanggal 25 itu tentang materi pokok rapat kerja nasional tapi tiba-tiba muncul survei dan diarahkan. Ini adalah sebuah manipulatif yang dilaksanakan secara sistemik. ini adalah pembohongan publik, itu bukan rekomendasi harian,” kata Wabendum Golkar Edwin Ricardo Silalahi.
Pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah organisasi, karena menurutnya langkah tersebut tindakan indisipliner. “Ini saya pikir kita ingin mengusulkan ke DPP, dan tentu ambil langkah-langkah organisasi. Karena menurut saya ini tindakan indisipliner,” terangnya.
